Baru-baru ini, Queen Law Firm telah menyelesaikan suatu proyek jasa hukum pembiayaan lintas batas yang melibatkan lembaga keuangan Tiongkok, firma hukum Tiongkok, dan perusahaan berlatar belakang investasi Tiongkok yang beroperasi di Indonesia. Sehubungan dengan transaksi tersebut, Queen Law Firm juga telah menerbitkan pendapat hukum resmi berdasarkan hukum Indonesia.
Dalam transaksi ini, suatu bank di Tiongkok bermaksud memberikan fasilitas pembiayaan luar negeri yang baru kepada sebuah perusahaan berlatar belakang investasi Tiongkok yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya secara sah di Indonesia. Suatu firma hukum di Tiongkok turut mengoordinasikan aspek-aspek transaksi yang relevan, sedangkan Queen Law Firm bertindak sebagai penasihat hukum Indonesia yang bertanggung jawab melakukan penelaahan secara independen terhadap isu-isu hukum Indonesia yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan tersebut dan menerbitkan pendapat hukum.
Proyek ini memiliki karakter lintas batas yang kuat. Selain aspek pembiayaan itu sendiri, transaksi juga berkaitan dengan status badan hukum peminjam, tata kelola dan kewenangan korporasi, kepatuhan usaha, regulasi pembiayaan lintas batas, keabsahan dokumen transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Berdasarkan dokumen korporasi, dokumen regulasi, dokumen transaksi, dan informasi yudisial publik yang secara aktual diperoleh dan ditelaah dalam proyek ini, Queen Law Firm melakukan analisis terhadap aspek-aspek hukum Indonesia yang secara langsung berkaitan dengan fasilitas pembiayaan baru tersebut dan, berdasarkan hasil penelaahan tersebut, menyusun pendapat hukum independen.
Pendapat hukum tersebut terutama berfokus pada apakah perusahaan peminjam memiliki kapasitas hukum yang sah untuk menerima pembiayaan, apakah perusahaan memiliki kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen transaksi terkait, serta apakah terdapat hambatan hukum material berdasarkan hukum Indonesia yang dapat memengaruhi pelaksanaan transaksi pembiayaan tersebut.
Dalam pelaksanaan proyek, Queen Law Firm juga membedakan secara tepat antara aspek historis, ruang lingkup penelaahan khusus untuk transaksi ini, serta ketentuan komersial yang masih dalam proses finalisasi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara dasar faktual, ruang lingkup penelaahan, dan kesimpulan hukum, sekaligus memenuhi standar independensi dan keterandalan pendapat hukum yang lazim diperlukan oleh lembaga keuangan dalam transaksi lintas batas.
Seiring dengan terus berkembangnya investasi perusahaan Tiongkok di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur, energi, pertambangan, dan infrastruktur, kebutuhan pembiayaan lintas batas dari lembaga keuangan Tiongkok kepada perusahaan proyek di Indonesia juga semakin meningkat. Transaksi semacam ini pada umumnya membutuhkan koordinasi antara tata kelola korporasi, regulasi pembiayaan, dokumen transaksi, dan mekanisme pelaksanaan di beberapa yurisdiksi, sehingga menuntut penilaian hukum yang matang serta pengalaman dalam menangani transaksi lintas batas.
Queen Law Firm secara berkelanjutan memberikan jasa hukum kepada perusahaan Tiongkok, lembaga investasi, dan lembaga keuangan dalam berbagai kegiatan investasi, pembiayaan, merger dan akuisisi, tata kelola perusahaan, serta penyelesaian sengketa di Indonesia. Penyelesaian proyek ini semakin menegaskan kapasitas profesional Queen Law Firm dalam bidang pembiayaan lintas batas dan layanan hukum bisnis di Indonesia.
Queen Law Firm akan terus memberikan dukungan hukum Indonesia yang profesional, berhati-hati, dan berorientasi pada pelaksanaan praktis bagi perusahaan serta lembaga keuangan Tiongkok dalam menjalankan kegiatan investasi dan pembiayaan di Indonesia.
Untuk memenuhi kewajiban kerahasiaan profesi advokat dan perlindungan informasi klien, identitas bank, firma hukum Tiongkok, perusahaan peminjam, serta rincian spesifik transaksi dalam artikel ini telah dianonimkan.